BeritaPemerintahan

DPRD Bulungan Lakukan Perubahan Keanggotaan Fraksi

Melalui rapat paripurna pada Senin (21/2), DPRD Kabupaten Bulungan melaksanakan perubahan keanggotaan fraksi DPRD masa jabatan 2019 – 2024. Bupati Bulungan melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Drs H Syafril berharap, adanya perubahan keanggotaan dalam fraksi dapat memperkuat kinerja DPRD mendukung visi Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera.
Dijelaskan, pergantian atau perubahan keanggotaan dalam fraksi merupakan hak otoritas masing-masing partai serta merupakan hal yang biasa dalam momentum 2,5 tahun yang juga memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi manakala ada perubahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan).
“Untuk itu, kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan berharap, adanya perubahan ini bisa menambah sinergi dengan partai serta kinerja pada masing-masing fraksi dapat maksimal dan menjadi penguatan, khususnya dalam mendukung visi mewujudkan Kabupaten Bulungan yang berdaulat pangan, maju dan sejahtera” ucapnya. Dalam paripurna ditetapkan perubahan keanggotaan fraksi-fraksi. Yaitu Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terdiri ketua Nikodimus U, wakil ketua, Rio Ramadhanu, sekretaris Dwi Sugiarto dan anggota Kilat, A.Md. Lalu Fraksi Golongan Karya (Golkar) terdiri ketua Riyanto, S.Sos, wakil ketua Mansya, SH, sekretaris Syarifudin serta anggota Hj Aluh Berlian, SH, M.Si dan Joko Susilo Welianto, ST.
Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) terdiri ketua Rozana bin Serang, S.Sos, wakil ketua Purani Jaui, sekretaris Ilhamsyah dan anggota H Hamka M, SIP. Lalu Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) terdiri ketua Tasa Gung, sekretaris Yohanes Y dan anggota Ibau Imang, S.Pd.K. Kemudian Fraksi Demokrat Nasdem terdiri ketua Alimuddin, ST, wakil ketua Sunaryo, SE, sekretaris Hj Shanti Lusiana, ST dan anggota Farida Silviawati, ST.
Bupati melalui Sekda berharap, semua anggota DPRD Bulungan dapat terus berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button