Pemkab Pertahankan Opini WTP

Tanjung Selor, CitraBenuanta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara di Tarakan, Selasa (17/05/2022).

Dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI itu Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan bahwa opini tersebut merupakan raihan ketiga yang diterima oleh Pemkab Bulungan.

“Ini menjadi bagian komitmen kami dan seluruh jajaran Pemkab Bulungan untuk terus taat dan patuh terhadap seluruh mekanisme dan proses pengelolaan dan juga penyampaian LKPD setiap tahunnya kepada BPK RI, sehingga ini merupakan bagian kewajiban konstitusional kepala daerah kepada undang-undang yang mengatur tata kelola keuangan,” bebernya.

Opini ini lanjut bupati, menjadi isyarat bagaimana pengelolaan keuangan daerah memenuhi ketentuan yang berlaku juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan, mempertahankan opini pada masa yang akan datang. Tentu kata bupati melalui rekomendasi pemeriksaan BPK yang ada , pihaknya juga akan melakukan tindaklanjut.

“Pemkab Bulungan akan melaksanakan perbaikan-perbaikan kebijakan yang tepat sasaran, selanjutnya laporan hasil pemeriksaan ini akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindaklanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh pihak BPK,” jelasnya.

Hal tersebut lanjutnya sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah diterimanya LHP.

“Untuk itu kepada seluruh jajaran Pemkab Bulungan, agar rekomendasi BPK RI untuk bisa segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan di lingkup kerja masing-masing. Saya juga mengingatkan kepada semua jajaran pemerintah di Bulungan bahwa opini dari BPK ini tidak hanya sekedar predikat penilaian semata, namun juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan terhadap masyarakat Bulungan,” tutupnya.